Peringatan Hari Pahlawan, Dimyati Serukan Semangat Pengabdian Tanpa Henti

Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Wagub Dimyati Ajak Warga Banten Isi Kemerdekaan dengan Kerja Nyata.

SERANG - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan melalui pengabdian, integritas, dan kerja nyata bagi bangsa dan negara.

​Ajakan tersebut disampaikan Dimyati saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Provinsi Banten, Selasa (10/11/2026). Rangkaian upacara tersebut turut diisi dengan prosesi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

​Menurut Wagub Dimyati, peringatan Hari Pahlawan adalah momentum krusial untuk mengenang jasa para pejuang. Ia menegaskan bahwa generasi saat ini memikul tanggung jawab besar untuk memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan.

​“Kalau secara filosofis mereka merebut kemerdekaan, kita yang bertugas mengisinya. Maka, filosofinya adalah kita harus berdedikasi, berintegritas, dan melayani bangsa maupun negara ini,” ujarnya.

​Dimyati menambahkan, semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui kerja yang jujur dan adil demi kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Banten, upaya pembangunan daerah harus selalu sejalan dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan kemajuan bersama.

​Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga. Kerja sama yang baik antara TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci percepatan pembangunan Banten.

​“Intinya adalah kolaborasi. Kolaborasi konstruktif dari TNI, Polri, Kejaksaan, serta eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Ini yang harus kita bangun bersama-sama untuk menjadikan Banten lebih cepat maju,” katanya.

​Pada kesempatan yang sama, Wagub Dimyati juga mengimbau Dinas Sosial Provinsi Banten untuk memasang prasasti di kawasan TMP. Prasasti ini diharapkan memuat informasi identitas para pahlawan yang dimakamkan di sana, sehingga jasa dan pengorbanan mereka dapat terus dikenang oleh generasi mendatang.

​Sementara itu, Ketua DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Banten Kolonel (Purn) Praptono mengajak generasi muda untuk meneladani semangat pantang menyerah para pahlawan. Menurutnya, medan perjuangan generasi saat ini bukan lagi melawan penjajah, melainkan membangun bangsa.

​Praptono menggarisbawahi bahwa fondasi pembangunan harus dimulai dari pembentukan karakter masyarakat sebelum beralih ke pembangunan fisik.

​“Kalau zaman dahulu kita melawan penjajah, sekarang kita mengisi kemerdekaan dengan membangun bangsa. Khususnya dibangun jiwanya dahulu, baru isi atau fisiknya yang dibangun,” paparnya.

​Sebagai penutup, ia berharap momentum Hari Pahlawan ini dapat menjadi pengingat yang kuat bagi generasi muda untuk terus berkontribusi secara nyata demi kemajuan bangsa dan negara.(Red)

Cegah Kekerasan dari Rumah dan Sekolah, Tinawati Ajak Orang Tua Kelola Emosi Anak

Tinawati Andra Soni: Sekolah Harus Aman, Nyaman, dan Bebas dari Kekerasan.

SERANG - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar dan bertumbuh kembang. 

“Penguatan Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan (TPPK) bentuk komitmen bersama untuk membangun sekolah yang ramah anak. Tumbuhkan keberanian untuk peduli, melapor, dan melindungi anak dari perundungan, kekerasan, maupun diskriminasi,” tegas Tinawati pada Pembukaan Penguatan TPPK pada Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (9/11/2026).

“Jangan diam ketika ada kekerasan. Sebab satu tindakan kepedulian kita bisa menjaga dan menyelamatkan masa depan seorang anak,” ujarnya menambahkan. 

Menurut Tinawati, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak perlu dimulai dari lingkungan keluarga. Sebagai Ketua TP PKK Provinsi Banten, ia mengajak para orang tua untuk memperkuat ketahanan keluarga, termasuk membangun kemampuan ayah dan ibu dalam mengelola emosi anak di rumah. 

“Mitigasi hal-hal yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di rumah perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya. 

Penguatan TPPK diikuti oleh delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Kolaborasi antara PKK, sekolah, guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang aman, diterima, dihargai, dan bahagia.

Pada kesempatan itu juga diserahkan pemenang Lomba Sekolah Sehat Jenjang SMA Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026. Juara pertama diraih oleh SMA Negeri 8 Pandeglang. Juara kedua diraih oleh SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Juara ketiga diraih oleh SMA Negeri 6 Kota Serang.

“Penguatan TPPK dan Lomba Sekolah Sehat mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas kekerasan,” ucap Tinawati

“Sekolah aman, anak nyaman, sekolah sehat, generasi hebat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi langkah nyata dan ladang kebaikan bagi masa depan anak-anak kita,” katanya.(Red)

Koperasi Merah Putih Perkuat Ekonomi Akar Rumput, Wagub Banten Tekankan Kemandirian Desa

Dorong Kemandirian Ekonomi Desa, Pemprov Banten Gelar Sertifikasi Bendahara KDKMP.

BANTEN - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi dari tingkat desa. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mewujudkan pemerataan, kemandirian, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

​"Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan, dan kemandirian di desa," ungkap Wagub Dimyati seusai membuka Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara KDKMP se-Provinsi Banten di Hotel Grand Serpong, Kota Tangerang, Senin (9/11/2026).

​Menurutnya, KDKMP mampu menambah dan menumbuhkan lapangan pekerjaan di perdesaan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Jika ekonomi tumbuh dari bawah, hal tersebut akan memberikan dampak positif pada pembangunan di tingkat daerah.

​"Dengan demikian, semuanya bergerak bersama. Tidak ada lagi sumber daya yang diam, tidak ada lagi sumber daya yang tidur," paparnya.

​Dimyati menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus bergerak bersama pemerintah kabupaten dan kota guna memajukan KDKMP. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siap mendukung penuh dan menjalankan kebijakan tersebut.

​"Kami adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat secara administratif. Maka, kami akan mendorong agar (potensi) yang tidur jadi bangun dan melek. Yang sudah bangun, kita dorong agar lebih meningkat lagi. Kami bersama-sama secara masif memajukan KDKMP," tegasnya.

​Lebih lanjut, Wagub Dimyati menyebutkan bahwa pelatihan dan sertifikasi bagi bendahara KDKMP merupakan salah satu upaya krusial dalam membangun sumber daya manusia (SDM). Bendahara adalah pilar penting dalam struktur organisasi koperasi sehingga harus diisi oleh sosok yang profesional dalam mengatur keuangan secara transparan dan akuntabel.

​"Bendahara itu harus kompeten. Bendahara harus dilatih bagaimana mencatat, mendata, membuat alur kas, hingga menyusun neraca," ujar Wagub Dimyati.

​Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program KDKMP tidak hanya berjalan secara administratif. Koperasi harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi, Banten memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari sektor industri, perdagangan, pertanian, perikanan, hingga potensi masyarakat di desa dan kelurahan.

​"Potensi ini perlu kita kelola bersama agar memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di sinilah KDKMP hadir, bukan sekadar dibentuk, melainkan harus menjadi wadah aktivitas ekonomi yang menghubungkan produksi dengan pasar, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan usaha secara bersama," kata Zabadi.

​Oleh karena itu, tata kelola organisasi dinilai sangat penting. Peran bendahara bukan sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran, melainkan mempertanggungjawabkan perputaran keuangan organisasi.

​"Bendahara ikut menjaga kepercayaan anggota melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

​Di tempat yang sama, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten Hasbi Sidik menyatakan bahwa KDKMP akan berjalan dengan baik apabila para pengurusnya, khususnya di bidang keuangan, mampu memberikan pelaporan yang rapi. Pelatihan dan sertifikasi ini merupakan langkah nyata untuk memastikan terwujudnya tata kelola keuangan koperasi yang profesional.

​"Oleh karena itu, kami mendorong seluruh peserta untuk mengikuti sertifikasi ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kelak memiliki legalitas dan kompetensi yang teruji dalam mengelola keuangan koperasi," tuturnya.

​Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Agus Mintono menambahkan, kegiatan tersebut diikuti oleh 926 peserta yang dibagi ke dalam dua angkatan. Pelatihan angkatan pertama dilaksanakan pada 9–12 November 2026 dengan jumlah 330 peserta. Sementara itu, angkatan kedua akan dilaksanakan pada 16–19 November 2026 dengan jumlah 596 peserta.

​"Pelatihan dilaksanakan selama empat hari. Rinciannya, tiga hari pelatihan dan satu hari uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat bendahara dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," pungkas Agus Mintono.(Red)

Tembus Panggung Presiden, Kesti TTKKDH Curug Jadi Kebanggaan Warga Kota Serang

Camat Curug Apresiasi Kesti TTKKDH, Seni Bela Diri Tradisional Tembus Panggung Presiden.

 SERANG – Kiprah Kesti TTKKDH DPC Kecamatan Curug, Kota Serang, dalam melestarikan seni bela diri tradisional sekaligus memperkenalkan budaya Banten mendapat apresiasi dari Camat Curug, Eni Sudaryani.

Organisasi seni bela diri tradisional tersebut dinilai berhasil menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Kesti TTKKDH Kecamatan Curug telah tampil dalam berbagai kegiatan, mulai dari tingkat lokal hingga mendapat kesempatan unjuk kebolehan di hadapan Presiden Republik Indonesia.

Apresiasi itu disampaikan Eni Sudaryani saat menghadiri kegiatan Keceran Kesti TTKKDH DPC Kecamatan Curug. Kehadirannya sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah kecamatan terhadap upaya pelestarian budaya dan pengembangan potensi generasi muda.

Menurut Eni, Kesti TTKKDH bukan sekadar organisasi seni bela diri, melainkan juga wadah untuk menjaga warisan leluhur dan membentuk karakter generasi muda.

Melalui kegiatan tersebut, para anggota dilatih memiliki kedisiplinan, kebersamaan, serta kecintaan terhadap budaya daerah.

Ia menilai perkembangan Kesti TTKKDH DPC Kecamatan Curug patut diapresiasi. Terlebih, organisasi tersebut mampu memperluas kiprahnya dan memperkenalkan seni bela diri tradisional Banten kepada masyarakat yang lebih luas.

Di bawah kepemimpinan Ketua DPC Kecamatan Curug, M. Ilham Rangga Pamungkas, bersama Ketua Padepokan Ahmad Yani atau yang akrab disapa Abah Ali Rozak, organisasi tersebut terus mengembangkan kegiatan dan memperkenalkan seni bela diri tradisional kepada masyarakat.

Keikutsertaan dalam berbagai pertunjukan di Kota Serang hingga kesempatan tampil di hadapan Presiden RI menjadi pencapaian yang membanggakan.

Capaian itu sekaligus membuktikan bahwa seni budaya lokal memiliki potensi besar untuk berkembang dan mendapat tempat di panggung nasional.

"Ini menjadi bukti bahwa potensi pemuda dan budaya dari Kecamatan Curug tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya mengapresiasi semangat seluruh pengurus dan anggota Kesti TTKKDH yang terus berjuang menjaga serta memperkenalkan warisan budaya kita," ujar Eni.

Ia berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pengurus dan anggota untuk terus mengembangkan organisasi serta melibatkan lebih banyak generasi muda dalam kegiatan pelestarian budaya.

Eni juga mendorong agar seni bela diri tradisional tidak hanya dipertahankan sebagai warisan masa lalu, tetapi terus dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Menurutnya, pelestarian budaya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi budaya, padepokan, dan masyarakat. Dengan sinergi tersebut, kekayaan budaya Banten dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

"Semoga Kesti TTKKDH DPC Kecamatan Curug semakin sukses, terus berkembang, dan mampu membawa nama baik Kecamatan Curug serta Kota Serang melalui seni dan budaya tradisional," harapnya.

Dukungan pemerintah kecamatan terhadap Kesti TTKKDH diharapkan tidak hanya memperkuat pelestarian seni bela diri tradisional, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, karakter, dan prestasi melalui budaya lokal. (ADV)

Serang Bidik Jadi Kota Investasi dan Jasa, Investor Dijanjikan Kemudahan Berusaha

Pemerintah Kota Serang. 

SERANG,- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus memperkuat iklim investasi dengan memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan calon investor. Langkah ini dilakukan untuk menarik lebih banyak investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Serang Nomor 72 Tahun 2023 tentang Peningkatan Realisasi Potensi Investasi, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Investasi di Kota Serang.

Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memberikan berbagai fasilitas kepada investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kota Serang.

"Komitmen kami memberikan kemudahan untuk para investor yang masuk ke Kota Serang. Selain menambah pendapatan, ini juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo," kata Wali Kota Serang Budi Rustandi.

Sebagai bukti dukungan dan kemudahan akses investasi, Pemkot Serang juga telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 72 tahun 2023. "Kepastian usaha menjadi prioritas kami, dan Kota Serang telah menyiapkan karpet merah lewat Perwal nomor 72 tahun 2023," ujarnya. 

Dikatakan dia, kemudahan berusaha menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan investor. Menurutnya, Pemkot Serang berupaya menciptakan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.

"Pemerintah Kota Serang terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kami ingin memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dan investor, mulai dari akses informasi peluang investasi, pendampingan perizinan hingga fasilitasi berbagai kebutuhan usaha," tuturnya. 

Budi menjelaskan, Perwal Nomor 72 Tahun 2023 mengatur sejumlah bentuk insentif dan kemudahan investasi. Salah satunya berupa insentif fiskal dan nonfiskal yang dapat diberikan kepada investor sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku.

Dalam regulasi tersebut, insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, terdapat pula peluang pemberian dana stimulan maupun bantuan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk kemudahan investasi, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, sarana dan prasarana, fasilitasi lahan atau lokasi usaha, hingga bantuan teknis.

Pemkot Serang juga membuka ruang percepatan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Investor membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya. Karena itu, kami berupaya membantu memberikan informasi yang dibutuhkan, termasuk peluang investasi, kesesuaian lokasi, proses perizinan, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait," ucapnya. 

Perkuat Layanan Terintegrasi

Selain memberikan kemudahan melalui regulasi, DPMPTSP Kota Serang juga memperkuat pelayanan melalui konsep Serang One Stop Services (SOSS).

Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelayanan perizinan dan nonperizinan sehingga masyarakat maupun investor lebih mudah mengakses layanan pemerintah.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Serang juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang lebih praktis. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai jenis layanan dari sejumlah instansi dalam satu tempat.

Budi menegaskan, pelayanan yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pelaku usaha.

Menurutnya, kemudahan berusaha bukan hanya berkaitan dengan penerbitan izin, tetapi juga menyangkut dukungan pemerintah dalam membantu investor menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Investasi Berdampak pada Masyarakat

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa peningkatan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Serang.

Masuknya investasi diharapkan mampu membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat perekonomian daerah.

Karena itu, Pemkot Serang terus mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah agar semakin dikenal oleh calon investor.

Kota Serang memiliki peluang pengembangan usaha di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, industri pengolahan, pariwisata, hingga sektor ekonomi lainnya.

“Kami berharap semakin banyak investor yang melihat Kota Serang sebagai daerah yang memiliki peluang usaha menjanjikan. Pemerintah daerah siap mendorong terciptanya ekosistem investasi yang memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat,” katanya.

DPMPTSP Kota Serang juga mengajak para pelaku usaha dan calon investor untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan serta berkonsultasi mengenai peluang investasi dan persyaratan perizinan.

Dengan dukungan regulasi, pelayanan terpadu, dan promosi potensi daerah, Pemkot Serang optimistis dapat memperkuat daya tarik investasi sekaligus mewujudkan Kota Serang sebagai kota investasi dan jasa. (Adv)

Sekda Deden: Pupuk Subsidi Harus Tersedia Saat Dibutuhkan Petani

Cegah Kelangkaan dan Produk Palsu, Pemprov Banten Awasi Ketat Kios Pupuk Pertanian.

BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk memastikan petani memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara komprehensif, mulai dari pendataan penerima, penyaluran di tingkat kios, hingga pengujian sampel pupuk dan pestisida yang beredar.

​Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, saat membuka Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Banten Tahun 2026 di Le Dian Hotel, Kota Serang, Kamis (5/11/2026). Rapat tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten.

​Deden menekankan pentingnya memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak, tersedia saat dibutuhkan, serta disalurkan sesuai dengan alokasi dan harga yang telah ditetapkan. Menurutnya, pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh unsur yang tergabung di dalam KP3.

​Berdasarkan data per 1 November 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Banten tercatat mencapai 42 persen untuk jenis urea dari alokasi 82.729 ton, 77 persen untuk NPK dari alokasi 45.500 ton, dan 24 persen untuk pupuk organik dari alokasi 1.770 ton.

​"Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi kami untuk terus mendorong penyerapan pupuk agar lebih optimal," kata Sekda Deden.

​Lebih lanjut, Sekda Deden menambahkan bahwa saat ini masih terdapat petani yang membutuhkan pendataan dan pendampingan. Langkah ini penting agar para petani di daerah dapat mengakses pupuk bersubsidi sesuai dengan persyaratan administrasi.

​Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Saeful Bahri Maemun, menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan pupuk adalah kondisi iklim yang berdampak langsung pada aktivitas pertanian. Sebagian petani terpaksa menunda pengolahan lahan, sehingga kebutuhan pupuk tidak terserap maksimal.

​Untuk mengatasi persoalan petani yang belum terdata di dalam kelompok tani, Dinas Pertanian akan memperkuat kolaborasi dengan para penyuluh di lapangan. Langkah ini diperlukan agar petani yang memenuhi syarat, tetapi belum terdata, dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

​“Kalau memang ada laporan di bawah mengenai petani yang belum masuk ke dalam kelompok tani, akan kami segerakan masuk ke kelompok tani dan dialokasikan jatahnya,” ujar Saeful.

​Selain memastikan akses, pengawasan juga difokuskan pada kualitas pupuk dan pestisida di pasaran. Saeful mengungkapkan bahwa petugas memantau kios-kios secara berkala setiap dua bulan, sekaligus mengambil sampel produk untuk diuji kelayakannya.

​“Setiap dua bulan sekali tim kami berkeliling ke kios-kios. Kami mengambil sampel pupuk dan pestisida, kemudian mengirimkannya ke pusat pengujian di Bekasi,” tuturnya.

Terkait dengan peredaran produk ilegal, Saeful menjelaskan bahwa tim pengawas pernah menemukan pestisida yang diduga palsu pada tahun sebelumnya. Produk tersebut langsung ditarik dari peredaran dan dilaporkan kepada Kementerian Pertanian. Ia pun mengimbau petani agar lebih waspada saat membeli pestisida, terutama yang dijual secara daring (online).

​"Petani perlu teliti memeriksa izin edar dan nomor pendaftaran, serta memastikan jenis pestisida sesuai dengan komoditas yang akan dilindungi," pungkas Saeful.(Red)

Musrenbang Non-APBD Banten Resmi Diluncurkan, Enam Perusahaan Awali Komitmen Kolaborasi

 

Pertama di Indonesia, Banten Pelopori Musrenbang Non-APBD untuk Sinergikan Dana CSR.

  BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkolaborasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Kemitraan Bina Lingkungan Perusahaan (TJSKBLP) atau Forum CSR Banten menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD. Forum yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia ini menjadi terobosan strategis untuk menyinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah.

Sebagai langkah awal, enam perusahaan besar menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Forum CSR Banten. Keenam perusahaan tersebut meliputi PIK 2 Development, Sinarmas Land, Krakatau Steel, Indah Kiat, Mayora, dan Tri Digdaya Nawasena. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Kamis (5/11/2026).

​Andra Soni menegaskan, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai, dunia usaha memiliki potensi besar untuk mengambil peran dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara langsung.

​"Kontribusi dunia usaha harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Lebih baik programnya sederhana, tetapi tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Andra Soni.

​Melalui Musrenbang Non-APBD ini, pemerintah akan memfasilitasi perusahaan dengan menyediakan basis data terkait prioritas pembangunan dan calon penerima manfaat. Sejumlah sektor yang dipetakan sebagai peluang kolaborasi antara lain perbaikan rumah tidak layak huni, beasiswa pendidikan, bantuan sarana pesantren, pelayanan kesehatan, pencegahan tengkes (stunting), pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pelestarian lingkungan.

​Di tempat yang sama, Ketua Forum CSR Banten Jamil menjelaskan bahwa Musrenbang Non-APBD merupakan ruang kolaborasi untuk menyelaraskan program pemerintah daerah, usulan masyarakat, dan kemampuan dunia usaha. Ia menegaskan, peran forum murni sebagai fasilitator lintas sektor.

​“Forum CSR hadir sebagai jembatan kolaborasi, bukan sebagai lembaga penghimpun dana CSR, serta tidak mengambil alih kewenangan pelaksanaan program dari pemerintah maupun perusahaan,” kata Jamil.

​Antusiasme dunia usaha terhadap inisiatif ini terbilang tinggi. Saat ini, sebanyak 122 perusahaan telah mendaftar melalui kanal resmi Forum CSR. Selain itu, kegiatan peluncuran ini dihadiri oleh 165 perwakilan perusahaan secara tatap muka dan sekitar 900 perusahaan secara daring.

​Ke depan, Pemprov Banten dan Forum CSR menargetkan forum ini tidak berhenti pada komitmen di atas kertas, tetapi berlanjut menjadi agenda tahunan dengan program nyata, sasaran terukur, dan pelaporan yang transparan.

​“Dengan demikian, potensi dunia usaha dapat menjadi kekuatan tambahan dalam mempercepat pembangunan Banten dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat,” tutur Jamil.(Red)